Pedagang Sayur Keliling Digugat Rp500 Juta, Ribuan Rekan Seproferi datangi pengadilan

Magetan, Jawa Timur– Sebuah kasus hukum yang tak biasa terjadi di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Seorang pedagang sayur keliling bernama Sumarno digugat Rp500 juta di Pengadilan Negeri Magetan oleh seorang warga bernama Bitner Sianturi. Gugatan ini diajukan karena kehadiran Sumarno dianggap mengganggu perekonomian warga sekitar, termasuk usaha dagang milik istri penggugat.

Berawal dari Cekcok di Lokasi Dagang

Kejadian ini bermula saat Sumarno tengah berjualan di Desa Pesu, Kecamatan Maospati. Saat sejumlah warga sedang berbelanja di gerobak sayurnya, Bitner Sianturi datang dan memarahi Sumarno. Tak ingin terjadi keributan, Sumarno memilih pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun, siapa sangka bahwa kejadian itu berujung pada gugatan hukum yang menuntutnya membayar Rp500 juta.

Sidang Perdana Digelar, Ribuan Pedagang Sayur Berunjuk Rasa

Kasus ini memicu perhatian luas, terutama di kalangan pedagang sayur keliling. Dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Magetan pada Rabu lalu, ribuan pedagang sayur datang untuk memberikan dukungan kepada Sumarno. Mereka menilai bahwa gugatan tersebut tidak adil dan meminta agar hakim membatalkannya.

Aksi solidaritas ini membuat suasana di sekitar pengadilan menjadi ramai. Para pedagang membawa spanduk berisi dukungan dan menyerukan keadilan bagi rekan seprofesi mereka.

Mediasi Jadi Langkah Awal Penyelesaian

Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan tanpa perlu melanjutkan persidangan lebih jauh.

Sidang mediasi lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar pada Rabu pekan depan. Publik pun menantikan hasil dari mediasi ini, apakah akan mencapai kesepakatan atau gugatan tetap berlanjut ke tahap berikutnya.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut nasib para pedagang kecil yang mencari nafkah dengan berjualan keliling. Banyak pihak berharap agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara yang adil tanpa merugikan pihak mana pun.